Luwu Timur, Interaksipublik.id, Pengendalian inflasi di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya mengandalkan rapat dan koordinasi. Pemerintah daerah mulai memperketat pengawasan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama distribusi BBM dan LPG 3 kilogram.
Langkah tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V dan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan di Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, menyampaikan bahwa inflasi Luwu Timur pada Agustus 2026 secara tahunan berada di angka 2,34 persen.
Sementara secara bulanan, Luwu Timur justru mencatat deflasi 0,43 persen.
Menurut Andi Juana, capaian tersebut berkaitan dengan langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah melalui strategi 4K, yakni memastikan pasokan tersedia, harga terjangkau, distribusi berjalan lancar, dan komunikasi antarpihak tetap efektif.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah pengawasan distribusi BBM.
Bupati Luwu Timur disebut turun langsung bersama Satgas Pemantauan BBM untuk memastikan distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” ujar Andi Juana.
Tak hanya BBM, pemerintah daerah juga menyoroti penggunaan LPG 3 kilogram.
Pemkab Luwu Timur menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi tersebut.
Kebijakan ini diarahkan untuk mempersempit penggunaan LPG 3 kilogram oleh kelompok yang dinilai tidak menjadi sasaran subsidi, sehingga pasokannya dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menunggu gejolak harga terjadi sebelum mengambil tindakan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki langkah antisipasi atau early warning system untuk mendeteksi potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga sejak dini.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” tegas Jufri.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan dana BKK untuk mendukung langkah pengendalian inflasi sesuai aturan.
Sementara Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, memaparkan kondisi inflasi di enam daerah yang masuk Zona V, yakni Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.
Evaluasi kinerja TPID masing-masing daerah juga dinilai penting untuk memastikan berbagai kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menghasilkan dampak di lapangan.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Bagi Luwu Timur, pengawasan BBM dan penertiban penggunaan LPG 3 kilogram menjadi bagian dari strategi menjaga kebutuhan dasar tetap tersedia sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
(Red)
Tinggalkan Balasan