MAKASSAR – Krisis air bersih yang tak kunjung usai di sejumlah wilayah Kota Makassar kembali menuai sorotan. Desakan dari warga hingga anggota DPRD Kota Makassar mendorong jajaran direksi baru PDAM Kota Makassar untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PDAM, Andi Sahrum Makkurade, mengakui bahwa distribusi air bersih ke wilayah utara kota memang masih menghadapi kendala, terutama akibat keterbatasan debit air dari sumber Lekopaccing. Hal ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pelanggan di sejumlah kecamatan.
“Distribusi air ke wilayah tersebut selama ini dikelola oleh pihak ketiga,” ujar Andi Sahrum ,
Ia menjelaskan bahwa pola kerja sama dengan mitra tersebut sudah berjalan cukup lama. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui secara detail sejak kapan kemitraan itu dimulai, mengingat ia baru beberapa hari menjabat sebagai Plt Dirut.
Terkait desakan dari DPRD, Andi Sahrum menyatakan pihaknya masih menunggu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. “Kita tunggu hasil RDP sebagai dasar untuk langkah selanjutnya,” tambahnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, PDAM Makassar selama ini menjalin kerja sama dengan PT Traya dalam pemenuhan suplai air bersih untuk wilayah utara kota. Kerja sama tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Tallo, Wajo, Ujung Tanah, dan Bontoala.
Meski telah diserahkan kepada mitra, persoalan distribusi air di kawasan tersebut belum juga terselesaikan. Keluhan warga terkait minimnya pasokan air bersih terus bermunculan, baik saat musim kemarau maupun musim hujan.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Makassar. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi PKB menilai krisis air yang terjadi merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan solusi yang jelas.
Ia menyebut, masalah tersebut bahkan telah berlangsung lebih dari satu dekade, tanpa adanya perbaikan signifikan. “Ini sangat memprihatinkan, karena kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara optimal,” tegasnya.
DPRD pun mendesak agar pola kemitraan antara PDAM dan pihak ketiga dievaluasi secara menyeluruh. Mereka berharap RDP yang akan digelar dapat menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan perhatian legislatif, langkah cepat dan tepat dari PDAM diharapkan mampu mengakhiri krisis air bersih yang selama ini membebani masyarakat, khususnya di wilayah utara Kota Makassar.
Tinggalkan Balasan